Begini Cara Presiden Berikan Amnesti pada Din Minimi

 JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan dirinya akan memberikan amnesti pada pimpinan kelompok bersenjata di Aceh, Din Minimi. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kabinet tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

                               Din Dimini dan keluarga

 "Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras BIN, TNI, Polri dalam selesaikan masalah Din Minimi di Aceh. Kita harapkan akan berlanjut ke Papua dan di Poso," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Sebagaimana diketahui, Din Minimi telah menyerahkan diri dan meminta amnesti melalui Kepala BIN Sutiyoso yang menjemputnya. Atas hal itu, Presiden Jokowi juga ingin soal amnesti ini dibahas secara komprehensif.

"Proses pemberian amnesti, sejak awal, juga ke kepala BIN, akan kita berikan. Tapi juga kita lihat HAM dan produk hukum yang ada. Tapi intinya, akan diberikan amnesti," tegasnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan, proses pemberian amnesti akan ditempuh Presiden Jokowi sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Presiden meminta Menkum HAM untuk mengkaji, mempelajari. Selama tidak ada tindak pidana, pemerintah akan mengajukan pertimbangan pada DPR, karena aturan untuk amnesti umum atau abolisi memang meminta pertimbangan DPR. Mekanisme akan ditempuh," ujar Pramono.

"Kalau tidak ada tindak pidana sesuai pada Kepres 22 Tahun 2005, diatur secara jelas kelompok GAM yang tidak melakukan tindak pidana, pengeboman dan lain-lain. Kalau tidak ada tindak pidana diberikan amnesti. Pemerintah ingin mengedepankan soft approach," imbuhnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, Presiden meminta pada Menkum HAM Yasonna Laoly termasuk Kapolri Badrodin Haiti untuk menyajikan data-data terkait kelompok bersenjata Din Minimi.

"Karena memang sebelumnya ada kelompok mereka yang ditangkap Polri," tandasnya.