Pahit, Nelayan Muara Baru Tak Melaut, Surat Izin Setahun Belum Keluar

Tim Komisi IV DPR mengunjungi Pelabuhan Muara Baru dan Muara Angke, Jakarta. 

 

JAKARTA – Muara Baru dan Muara Angke menghadapi kenyataan pahit. Kapal-kapal mereka tidak dapat beroperasi, sudah setahun surat izin melaut tidak dikeluarkan pemerintah.

Hal itu merupakan temuan tim Komisi IV DPR yang terjun ke lapangan melihat kondisi para nelayan di pantai Jakarta itu. Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto (Mbakt Titiek) yang memimpin tim, surat ijin melaut yang biasanya diurus hanya tiga minggu, namun sampai sekarang sudah hampir satu tahun belum dikeluarkan.

“Masalah ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Kepedulian pada rakyat kecil ini harus ditunjukkan, “ tegasnya, di DPR, Kamis, terkait hasil kunjungannya ke kedua tempat itu.

Selain masalah itu, masalah lain yang menjadi temuan Komisi IV DPR adalah kumuhnya tempat pelelangan ikan. Sampah serta limbah yang mengganggu kenyamanan serta padatnya pemukiman yang masih belum tertata rapi.

Peran Penting Sektor Kelautan

Secara lebih luas, politisi Golkar yang akrab dipanggil Titik Soeharto ini mengatakan, Komisi IV memandang penting peran sektor kelautan dan perikanan dalam menunjang pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat nelayan serta sumber pangan dan gizi bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hal itu ditunjukkan capaian perdagangan hasil perikanan tahun 2015 dari sektor perikanan dan kelautan telah memberi kontribusi sebesar 3,34 USD miliar dengan pertumbuhan PDB sebesar 8,37.

Selain itu, ekspor ikan tuna, tongkol, cakalang  Indonesia mengalami peningkatan di pasar Amerika sebesar 22,64% sehingga nilai tukar nelayan di tahun 2015 dapat mencapai 106,12 NTN.

Rombongan juga melakukan peninjauan lokasi reklamasi laut di Pantai Indah Kapuk  (PIK) yang kondisinya sudah mulai dibangun untuk perumahan orang-orang elit.